SUMBER DAYA KEPEMILIKAN PRIBADI YANG DAPAT DI PRODUKSI ULANG

Posted: November 23, 2013 in 2EA15, tulisan

BAB 1

PENDAHULUAN

 

 

  1. A.  Pengertian Sumber Daya Kepemilikan Pribadi

Kepemilikan adalah hak manusia terhadap suatu barang yang diizinkan untuk mengalokasikan atau memanfaatkannya, dan mencegah pihak lain untuk memanfaatkannya. Kepemilikan merupakan suatu ikatan antara seseorang dengan hak miliknya. Definisi ini menggambarkan suatu kerangka proses bahwa setelah terjadinya proses kepemilikan, pemilik mempunyai hak atas benda yang dimiliki.

Kepemilikan pribadi diatur dalam sistem ekonomi Islam, kapitalis, dan juga sosialis. Masing-masing memiliki karakter dan keunikan dalam memaknai kapasitas kepemilikan dalam pelaksanaannya. Kepemilikan pribadi pada sistem ekonomi sosialis jarang muncul akibat penguasaan terpusat oleh penguasa terhadap sumber daya dan proses produksi nasional. Kapitalis memandang kepemilikan pribadi di atas hak-hak lain, yang mengakibatkan pemiliknya mempunyai kekuasaan absolut atas kepemilikannya, untuk kepentingan sendiri.

Sedangkan Islam memandang kepemilikan pribadi sebagai hak individu untuk menikmati semua ridzky dari Allah agar dapat dipergunakan baik untuk kepentingan hidup di dunia dan di akhirat. Kepemilikan pribadi harus mempedulikan kepentingan sosial, lingkungan, dan menjadi modal dalam mengembangkan ekonomi berkelanjutan bahkan di tingkat global.

REZIM KEPEMILIKAN

Bromley (1991) membagi rezime kepemilikan menjadi empat :

  1. Rezime kepemilikan individu/pribadi (private property regime), yakni kepemilikan pribadi atas sesuatu dimana hak atas sesuatu tersebut melekat pada pemiliknya, sehingga aturan berkenaan dengan sesuatu tersebut ditetapkan sendiri dan hanya berlaku untuk pemiliknya.
  2. Rezim kepemilikan bersama (common property regime), yakni kepemilikan oleh sekelompok orang tertentu dimana hak, kewajiban dan aturan ditetapkan dan berlaku untuk anggota kelompok tersebut
  3. Rezim kepemilkan oleh negara, hak kepemilikan dan aturan-aturannya ditetapkan oleh negara, individu tidak boleh memilikinya
  4. Rezim akses terbuka, tidak ada aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban

HAK KEPEMILIKAN DAN SISTEM EKONOMI

Sistem ekonomi dunia di dominasi oleh tiga:

  1. Sistem Ekonomi Kapitalis
  • Seluruh kepemilikan diserahkan kepada swasta. Sistem ekonomi ini percaya, penyerahan kepemilikan kepada swasta yang diatur oleh mekanisme pasar akan menghasilkan pencapaian ekonomi yang efisien.
  • Hal ini karena setiap pemilik memiliki kepastian atas kepemilikannya sehingga menjadi insentif untuk melakukan aktivitas transaksi.
  • Namun, pencapaian efisiensi pemerataan akan terhambat karena kepemilikan atas asset tidak merata, adanya eksternalitas, informasi yang tidak merata, dll sehingga aset hanya akan menumpuk pada segelintir orang.
  • Setiap individu memiliki insentif untuk mengambil manfaat atas sumberdaya langka yang ada pada domain publik sehingga akan menyebabkan sumberdaya tersebut over used.
  1. Sistem Sosialis

Hak kepemilikan diserahkan kepada negara dimana negara berhak memiliki dan mengelola seluruh sumberdaya yang ada.

Penganut sistem ini yakin bahwa dengan menyerahkan hak kepemilikan pada negara efisiensi distribusi akan mudah dicapai.

Namun faktanya, efisiensi itu sulit dicapai karena :

    • ekonomi dikendalikan oleh birokrat yang umumnya tidak reponsif terhadap kebutuhan masyarakat,
    • penempatan kaum usahawan pada perusahaan publik kurang termotivasi (kurang insentif) untuk mencari keuntungan;
    • kontrol negara atas faktor produksi menyebabkan kekuasaan politik berada ditangan orang yang ditunjuk negara;
    • ketiadaan pasar menempatkan perencanaan ekonomi secara terpusat dimana supply, demand, preferensi konsumen ditentukan oleh negara.

  1. Sistem Ekonomi  Campuran
  • Kepemilikan pribadi dijamin keberadaannya tetapi negara juga berhak memiliki dan mengelola sumberdaya strategis yang menyangkut kepentingan umum, seperti sumberdya air, lahan, laut, hutan dll.
  • Sistem ini muncul karena baik kapitalis maupun sosialis memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing.
  • Sistem campuran ini dikenal dengan welfare economic system/social market economy dimana peran kelembagaan sangat dominan dalam mendistribusikan kesejahteraan pada masyarakat.
  • Dalam welfare state, hak kepemilikan diserahkan kepada swasta sepanjang hal tersebut memberikan insentif ekonomi bagi pelakunya dan tidak merugikan secara sosial, namun kepemilikan dapat pula diserahkan kepada negara manakala pasar tidak responsif atau mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.
  • Penyerahan kepemilikan pada swasta pada saat pasar tidak reponsif atas sumberdaya tersebut hanya akan menimbulkan kesejangangan kesejahteraan. Disinilah peran negara diperlukan untuk mengintroduksi kelembagaan sebagai pengganti pasar yang mengalami kegagalan.

  1. Sumber Daya Alam yang dapat Diperbaharui (renewable resources)

Disebut sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, karena alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu yang relative cepat. Dengan demikian, sumber daya alam ini tidak dapat habis. Pembaruan bisa terjadi dengan dua jalan, yaitu secara reproduksi atau dengan adanya siklus.

1) Pembaruan dengan reproduksi. Pembaruan ini terjadi pada sumber daya alam hayati, karena hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak sehingga jumlahnya selalu bertambah. Sekalipun demikian, bila pengelolaannya tidak tepat, sumber daya alam hayati dapat punah. Sekali spesies hewan dan tumbuhan punah, maka alam tidak dapat memperbarui atau membentuk lagi. Seringkali aktivitas manusia yang kurang bertanggung jawab bisa menyebabkan sumber daya alam hayati menurun kualitas dan keanekaragamannya, misalnya, karena pengaruh pencemaran. Sebaliknya, dengan penerapan prinsip-prinsip genetika, misalnya hibridisasi dan rekayasa genetika, sumber daya ala mini dapat ditingkatkan kualitas dan keanekaragamannya.

2) Pembaruan dengan adanya siklus. Beberapa sumber daya alam, misalnya air dan udara terjadi dalam proses yang melingkar memnbentuk siklus. Dengan demikian, selalu terjadi pembaruan. Aktivitas manusia seperti berikut dapat menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Pencemaran udara akan menurunkan kualitas atmosfer bumi serta ,Penebangaan hutan dapat menurunkan kualitas air tanah dan menimbulkan banjir.


 

  1. B.     Bidang Distribusi Pangan

Distribusi pangan merupakan salah satu subsistem ketahanan pangan yang peranannya sangat strategis, apabila tidak dapat terselenggara secara baik dan lancar, bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat tidak akan terpenuhi. Distribusi pangan ini diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan merata di setiap lokasi berlangsungnya transaksi bahan pangan kebutuhan masyarakat. Gangguan distribusi pangan ini berdampak terhadap kelangkaan bahan pangan dan kenaikan harga pangan serta berpengaruh terhadap rendahnya akses pangan masyarakat karena daya beli bahan pangan menjadi menurun.

Distribusi pangan adalah tersedianya pangan dan pasokan pangan secara merata sepanjang waktu baik jumlah, mutu, aman dan keragamannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sedangkan akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk dapat menjangkau/mendapatkan pemenuhan kebutuhan pangan sepanjang waktu baik jumlah, mutu, aman, keragaman untuk menunjang hidup yang aktif, sehat dan produktif.

Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Masih adanya penduduk miskin, daerah rawan pangan, produksi pangan dihasilkan tidak merata antar wilayah dan sepanjang waktu, potensi SDA yang berbeda di masing-masing daerah akan berpengaruh terhadap distribusi dan pasokan bahan pangan. Kondisi ini, pada akhirnya akses pangan bagi setiap individu rumah tangga akan semakin menjadi rendah apabila ketersediaan pangan setempat terbatas, pasar tidak tersedia, transportasi terbatas, pendapatan rendah, pendidikan terbatas, pengangguran tinggi, budaya setempat belum memadai.

Oleh sebab itu, peranan distribusi pangan yang terjangkau dan merata sepanjang waktu kiranya akan berpengaruh terhadap peningkatan akses pangan bagi setiap rumah tangga di dalam memenuhi kecukupan pangannya.

KONDISI UMUM DISTRIBUSI PANGAN DAERAH

  1. Sistem Distribusi Pangan

Kondisi umum distribusi pangan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berpengaruh terhadap stok, pasokan dan harga bahan pangan kebutuhan masyarakat bersumber dari produksi setempat, pasokan bahan pangan dari luar serta pemberian/hibah kepada masyarakat. Kondisi distribusi bahan pangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Distribusi bahan pangan dari produksi setempat.

Bahan pangan pokok beras, jagung, kedele, ubikayu/gaplek, daging ayam, daging sapi, ikan, telor, gula pasir, buah-buahan dan sayur mayur telah banyak dihasilkan dari produksi setempat, adalah :

  • Distribusi beras, sebagian besar masyarakat memanfaatkan produksi yang dihasilkan oleh para petani setempat yang ditampung oleh pedagang pengumpul di tingkat desa kemudian dibeli oleh pedagang besar/distributor baru dipasarkan melalui pedagang pengecer. Kelebihan produksi, oleh pedagang pengumpul atau pedagang besar/distributor dipasarkan ke daerah lain, antara lain Jawa Tengah, DKI.Jakarta dan sebagian kecil Jawa Barat. Untuk beras kualitas premium, disamping dihasilkan setempat juga mendapatkan pasokan dari Jawa Tengah.
  • Distribusi jagung, hampir keseluruhan dijual untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak setempat dan terbesar dijual ke lain daerah, antara lain Jawa Tengah dan Jawa Timur. Produksi hasil petani ditampung oleh pedagang pengumpul kemudian dipasarkan kepada pedagang besar dan atau langsung kepada pengusaha ternak.
  • Distribusi kedele, hampir keseluruhan oleh petani dijual untuk memenuhi industri tahu/tempe setempat bahkan masih perlu pasokan dari luar. Produksi hasil petani ditampung oleh pedagang pengumpul atau langsung ke pasar terdekat kemudian dibeli oleh pengrajin tahu/tempe dan untuk menutup kekurangannya langsung mendapatkan pasokan dari luar melalui pedagang besar/distributor atau membeli di pasar-pasar setempat.
  • Distribusi ubikayu/gaplek, hampir keseluruhan oleh petani dijual melalui pedagang pengumpul dan langsung kepada pedagang besar/distributor. Bentuk produksi yang dipasarkan dalam bentuk gaplek, yang dijual melalui perusahaan tepung Cassava setempat dan juga langsung dipasarkan ke Cilacap Jawa Tengah.
  • Distribusi daging ayam, daging sapi dan telor, sebagian besar produk yang dihasilkan oleh peternak setempat dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat D.I.Yogyakarta dan sebagian kecil dipasarkan ke luar daerah, antara lain Jawa Tengah, DKI. Jakarta. Namun demikian, untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan masih mendapatkan pasokan dari luar daerah, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur dan beberapa provinsi lain.
  • Distribusi ikan, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat, produksi setempat dirasa masih sangat kurang sehingga mendapatkan pasokan dari Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
  • Distribusi gula pasir, produksi petani tebu yang diproses melalui PG Madukismo, hasil gulanya dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan juga dijual untuk wilayah selatan Jawa Tengah dan sebagian kecil Jawa Barat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi D.I.Yogyakarta mendapatkan pasokan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.

2. Distribusi bahan pangan pasokan dari luar.

Bahan pangan pokok pasokan dari luar, antara lain gula pasir, terigu, beras kualitas premium, kedele, daging sapi, daging ayam, telor, ikan, minyak goreng, garam beryodium, buah-buahan dan sayur mayur. Distribusi berasal dari pasokan pedagang besar kemudian didistribusikan oleh para distributor di tingkat daerah dan dilakukan oleh para pedagang pengecer baik di pasar, toko, warung maupun di tempat-tempat pemasaran bahan pangan pokok.

Kestabilan pasokan bahan pangan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan harga yang terjadi, oleh sebab itu kelancaran sarana dan prasarana distribusi sangat berpengaruh terhadap kecepatan distribusi bahan pangan tersebut. Untuk wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta, terkait sarana transportasi cukup baik dan lancar, dampaknya terhadap distribusi pasokan bahan pangan sampai dengan saat ini tidak ada permasalahan dan berjalan dengan normal.

3. Distribusi bahan pangan pemberian/hibah.

Untuk distribusi bahan pangan pemberian/hibah kepada masyarakat penerima dalam bentuk beras bersubdisi. Jaringan distribusi langsung dari Bulog kemudian disalurkan secara langsung kepada masyarakat di tingkat tingkat pedesaan. Kemudian distribusi sampai di tingkat masyarakat, disalurkan pembelian yang dikoordinir Kepala Dukuh atau personil yang ditunjuk/disepakati di tingkat Padukuhan.

  1.  Akses Pangan

Untuk mengetahui tingkat akses pangan masyarakat, pada tahun 2009 dilaksanakan Pemetaan Akses Pangan Masyarakat dengan indikator : ketersediaan pangan setempat, ada/tidak adanya pasar serta jarak ke pasar, sarana mobilitas angkutan roda-4, pendapatan masyarakat, pengangguran, pendidikan dan sosial budaya masyarakat. Disamping indikator tersebut, untuk indikator PDRB hanya untuk peta akses pangan di tingkat Kabupaten.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, kondisi masyarakat yang rendah tingkat akses pangannya ditemukan pada daerah-daerah yang tingkat pendapatannya rendah atau dikatagorikan sebagai penduduk yang prasejahtera, karena daerah tersebut tingkat kemiskinan penduduknya di atas 35 %. Penyebab kemiskinan pada daerah-daerah tersebut, disebabkan potensi sumberdaya alamnya memang sangat terbatas, sehingga ketersediaan pangan setempat juga relatif terbatas.

Dari sejumlah 438 Desa/Kalurahan di Provinsi D.I.Yogyakarta, akses pangan yang rendah ditemukan di desa rawan pangan sejumlah 137 Desa (data tahun 2008). Kondisi ini pengaruh yang terbesar ditentukan oleh faktor kemiskinan yang ada di desa tersebut. Masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses bahan pangan yang rendah disebabkan karena pendapatannya rendah dan disisi lain faktor produksi yang ada potensinya terbatas, sehingga masyarakat belum memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya alam tersebut secara baik.

BAB II

PEMBAHASAN

Asal Mula Lumpur Lapindo – Kita ingat tragedi semburan lumpur porong sangatlah tragis, banyak mereka yang kehilangan tempat tinggal dan perekonomian. Rumah Sakit, Pabrik, Pasar, Sawah dan Pemukiman luluh lantah tertimbun luapan lumpur porong sidoarjo. Sebagaimana diketahui, asal mula munculnya lumpur panas di Sidoarjo terkait erat dengan pola pengusahaan pertambangan gas oleh sebuah kekuatan korporasi yang kemudian diketahui bernama Lapindo Brantas Inc.

Mud Volcano (lumpur panas lapindo) Merupakan hasil sedimentasi yang naik ke atas (permukaan bumi) dari kedalaman 3000 – 4000 meter di bawah tanah. Di seluruh dunia kurang lebih telah terjadi sebanyak 700 kasus dengan 300 kasus terjadi di Azerbaijan, merupakan tanda2 adanya kandungan minyak bumi yang tinggi. Kasus terbesar (Azerbaijan) mencapai luasan dengan diameter 10km dan membentuk gunung baru. Kasus luapan lumpur panas Porong menjadi luar biasa karena terjadi di daerah pemukiman dan industri. Luapan lumpur akan berhenti dengan sendirinya saat tekanan udara yang ada di perut bumi dengan yang ada di permukaan bumi sama, dan tidak bisa dihentikan secara teknis.

Dampak lingkungan akibat luapan lumpur panas lapindo adalah terjadinya Perubahan wilayah dari wilayah persawahan dan pemukiman akan menjadi danau lumpur. Penurunan tanah sedalam 1 meter dan terus menurun dengan percepatan 1,5cm perhari. Luapan lumpur yang mengeluarkan material (lumpur dan air) yang dikeluarkan sebesar 126.000m3 perhari, dan tinggi semburan mencapai 15m dari atas permukaan tanah.

Sejak letusan pertama tidak ada tanda bahaya yang memperingatkan masyarakat sekitar sumur. Sosialisasi dilakukan Lapindo yang menyesatkan karena menyampaikan tidak akan ada bahaya dari luapan lumpur yang terjadi.  27 perusahaan tutup, 40 UKM tutup, 1.700 buruh menganggur, 241ha sawah produktif hancur, 1.810 rumah penduduk tenggelam dengan kerugian material diperkirakan sebesar Rp3trilyun, dan masih akan bertambah. Semoga saja masalah lumpur lapindo segera teratasi.

  1. Dampak Negatif Semburan Lumpur Porong

Semburan lumpur panas yang mengeluarkan lumpur setiap harinya. Volume lumpur semakin hari semakin banyak, sehingga lumpur meluber kemana-mana. Hal ini menyebabkan kerugian besar yaitu :

  1. Banyak petani kehilangan ladangnya, sawah yang terendam tidak dapat ditanami kembali karena tidak subur lagi.
  2. Banyak rumah penduduk yang terendam lumpur panas, rumah yang terendam tidak dapat ditempati lagi.
  3. Banyak sektor pendidikan terancam lumpur sehingga para siswa dipindahkan ke sekolah yang aman dari luberan lumpur.
  4. Banyaknya industri yang tutup, misalnya pabrik minuman, pabrik minyak wangi, pabrik kerupuk, pabrik payung tradisional, pabrik sabun, pabrik jam, dan industri yang lain.
  5. Banyak pengangguran, akibat semburan lumpur pabrik-pabrik ditutup karena takut adanya kebakaran di lumpur panas.
  6. Bau gas yang berasal dari lumpur panas membuat sesak nafas, dan kerusakan di saluran pernafasan.


 

Ketahanan Pangan Indonesia

OPINI | 22 August 2013 | 11:51 Dibaca: 442   Komentar: 5   0

Semakin hari, ketahanan pangan di Indonesia semakin mengalami ketidakjelasan. Ketahanan pangan Indonesia tidak pernah tidak lepas dari masalah. Ada saja faktor yang mempengaruhi. Mulai dari masalah pemerintah dalam mengatur, mengelola sistem produksi dan distribusi hingga petani itu sendiri yang tidak begitu cerdas memanfaatkan lahan pertanian dan meningkatkan produksi.

Ironis melihat kondisi ketahanan pangan Indonesia masa kini. Bayangkan saja, Indonesia yang terkenal dengan sebutan Negara agraris, Negara yang kaya akan hasil alam dan hasil bumi, dinilai belum kuat dalam bahan pangannya, dimana Negara kita masih mengalami ketergantungan pangan dari luar (impor). Belum lagi adanya wacana dari Amien Subekti, direktur eksekutif ABAC (Asosiasi Pebisnis dari Negara anggota APEC) bahwa Indonesia akan membuka lahan di Negara tetangga, yakni Myanmar dengan tujuan meningkatkan hasil produksi pangan. Masih menurut beliau, katanya daripada Indonesia terus mengimpor beras, ada baiknya mulai memikirkan untuk berekspansi lahan pertanian ke luar negeri. Selain lebih murah di ongkos, taktik ini juga lebih menjamin ketersediaan pangan. Jual beli lahan adalah lazim dalam perdagangan internasional. Bukan hanya soal lahan, para pebisnis memanfaatkan momen “krisis pangan” untuk mengeruk keuntungan dalam hitungan rupiah. Lucu memang ketika permasalahan kebutuhan pangan ini menjadi permasalahan bisnis. Dan semestinya Indonesia sudah tak lagi ribut mempermasalahkan lahan, karena ada banyak lahan yang belum terberdayakan dengan optimal. Pemerintah dan para petani memerlukan suatu kerja sama yang baik dalam memanfaatkan lahan-lahan pertanian di Indonesia.

Menurut FAO (Food and Agriculture Organisation), Indonesia berada di level serius dalam indeks kelaparan global. Hal ini diprediksi akan terus memburuk dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Di masa depan diprediksi akan terjadi kelangkaan pangan yang diakibatkan oleh beberapa hal seperti kerusakan lingkungan, konversi lahan, tingginya harga bahan bakar fosil, pemanasan iklim dan lain-lain. Belum lagi adanya Washington Consensus yang kini menjadi boomerang bagi Indonesia. Selama Indonesia masih berkiblat pada Konsensus Washington, selama itu juga Indonesia tidak bisa mandiri secara pangan. Menurut Herry Priyono, Konsensus Washington membuat Rakyat Indonesia tak leluasa bergerak dalam menentukan nasib produktivitas pertaniannya. Maka, tak heran jika ketahanan pangan Indonesia lemah. Tidak heran jika rakyat yang miskin di Indonesia malah semakin miskin dan akan ada banyak yang kehilangan pekerjaan. Akibat Konsensus Washington, liberalisasi pasar akan menguasai cara pasar Indonesia. Akibat Konsensus Washington, privatisasi beberapa perusahaan Negara diberlakukan sebagai jalan untuk mengatasi krisis Negara. Ironis. Menurut situs web resmi Serikat Petani Indonesia, Kedaulatan pangan merupakan prasyarat dari ketahanan pangan (food Security). Mustahil tercipta ketahanan pangan kalau suatu bangsa dan rakyatnya tidak memiliki kedaulatan atas proses produksi dan konsumsi pangannya.  Oleh karena itu merupakan suatu keharusan bagi setiap bangsa dan rakyat untuk dapat mempunyai hak dalam menentukan makanan yang dipilihnya dan kebijakan pertanian yang dijalankannya, kapasitas produksi makanan lokal di tingkat lokal dan perdagangan di tingkat wilayah.

Indonesia perlu merumuskan politik dan kebijakan pertanian yang jelas. Krisis pangan yang terjadi di Indonesia bukan semata-mata hanya satu atau dua faktor. Semua berperan. Mulai dari peningkatan produktivitas lahan pertanian, menghentikan praktek konversi lahan pertanian produktif, karena akan mengganggu kestabilan tanah sehingga ikut mengganggu stabilitas ketahanan pangan nasional, kemudian pemerintah yang ikut memperhatikan kebutuhan petani melalui kebijakan undang-undang agraria, sehingga nantinya memudahkan mereka secara mandiri dalam mengatur dan mengelola pertanian, serta terakhir peningkatan teknologi pertanian tepat guna, berfungsi mempermudah aktivitas pertanian. Kesemua elemen itu adalah penting. Pemberdayaan lahan, teknologi, kesejahteraan petani dan pengaturan kembali kebijakan-kebijakan pemerintah agar terhindar dari persaingan yang tidak sehat dan merugikan petani menjadi pilar utama jika Indonesia ingin keluar dari krisis pangan yang tak berkesudahan.

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang cukup tinggi pertumbuhan ekonominya, yakni 7,25 persen pada 2012, sekaligus memiliki segudang kendala pertumbuhan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur jalan. Kerusakan dan minimnya konektivitas jalan di Jatim menjadi salah satu faktor pemacu inflasi daerah tersebut, yang pada Maret lalu mencapai 0,89 persen.

Gubernur Jatim, Soekarwo, menyebutkan variabel pendorong naiknya inflasi terkait adanya biaya distribusi untuk sektor pertanian yang relatif tinggi. Lapangan usaha pertanian dalam struktur perekonomian Jawa Timur memegang peranan penting, selain peranannya terhadap struktur perekonomian daerah, sub-sektor pertanian rakyat juga mampu berperan terhadap stok pangan Nasional.

“Jalan rusak seperti yang dialami Tol Porong–Gempol akibat semburan Lumpur Sidoarjo, membuat distribusi barang membutuhkan waktu lama sampai ke konsumen, dan otomatis ongkos angkutnya naik,” tutur Soekarwo di Surabaya, belum lama ini.

“Daerah yang masih terisolir dan belum terjangkau oleh sarana dan prasarana angkutan yang memadai relatif banyak. Di Jatim masih banyak daerah yang terpencil dan terpelosok yang membutuhkan dukungan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur jalan,” ucap dia.

Sementara itu, Kementerian PU sendiri terus meningkatkan konektivitas dan aksesbilitas untuk memperlancar arus barang dan penumpang melalui pembangunan jalan nasional, dan tol merupakan bagian penting di dalamnya.

Tahun ini, ada tiga proyek jalan tol baru dan satu proyek tol pengganti yang dikerjakan PT Jasa Marga dengan nilai investasi sekitar 8 triliun rupiah. Keempat proyek itu adalah Jalan Tol Gempol–Pandaan, Gempol–Pasuruan, Surabaya–Mojokerto, dan Relokasi Jalan Tol Porong–Gempol.

“Investasi sebesar ini bukan karena hitungan bisnis semata, tapi juga adanya keinginan kami untuk membangkitkan perekonomian Jatim, khususnya akibat putusnya ruas Porong–Gempol akibat Lumpur Lapindo,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga Tbk, Abdul Hadi, meyakini dengan tercapainya proyek seluruh ruas tol, jalur ekonomi antara Surabaya dengan sentra pertanian, seperti Pandaan, Malang, juga yang di timur, seperti Probolinggo, Pasuruan, sampai Banyuwangi akan makin lancar.

Hingga April lalu, menurut Abdul Hadi, progres tanah dari empat tol yang dibangun itu bervariasi. Proyek Jalan Tol Gempol–Pandaan sudah mencapai 99,03 persen, Gempol Pasuruan pada ruas Gempol–Rembang mencapai 82 persen, dan Tol Surabaya–Mojokerto rata-rata mencapai 61 persen.

BAB III

PENUTUP

A.      Kesimpulan

Konsepsi ketahanan ekonomi nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh yang berlandaskan Pancasila, UUD 45 dan Wawasan Nusantara. Termasuk didialamnya dalam hal memajukan pertahanan keamanan yang didukung dari adanya upaya untuk memajukan pertahanan pangan.

Program ketahanan pangan telah dilakukan sejak zaman Presiden Soekarno dengan Program Berdikari, begitu pula zaman Presiden Soeharto dikenal dengan Program Swasembada Pangan. Kondisi saat ini, pemenuhan pangan sebagai hak dasar masih merupakan salah satu permasalahan mendasar dari permasalahan kemiskinan di Indoensia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 menggambarkan masih terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, selain itu pada saat ini di Indonesia sendiri banyak mengalami  Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Situasi ketahanan pangan di negara kita masih lemah. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh: (a) jumlah penduduk rawan pangan (tingkat konsumsi < 90% dari rekomendasi 2.000 kkal/kap/hari) dan sangat rawan pangan (tingkat konsumsi <70 % dari rekomendasi) masih cukup besar, yaitu masing-masing 36,85 juta dan 15,48 juta jiwa untuk tahun 2002; (b) anak-anak balita kurang gizi masih cukup besar, yaitu 5,02 juta dan 5,12 juta jiwa untuk tahun 2002 dan 2003 (Ali Khomsan, 2003), Di Indonesia sendiri, permasalah pangan tidak dapat kita hindari, walaupun kita sering disebut sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Kenyataannya masih banyak kekurangan pangan yang melanda Indonesia, hal ini seiring dengan meningkatnya penduduk. Ketahanan pangan merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa pada abad milenium ini.

Peran Pemerintah Dalam Upaya Memajukan Pertahanan Pangan dilakukan dengan berbagai cara seperti memperkuat struktur ekonomi masyarakat berbasis agribisnis dan meningkatkan peranan serta swadaya masyarakat local, membuat kebijakan yang dapat memperkuat pertahan pangan, pengembangan inovasi teknologi seperti pengembangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), Diversifikasi Produksi Pangan, Pemerintah harus lebih memberikan dukungan dan kontribusi terhadap komoditas lokal, Menghimbau kelompok tani yang ada di daerah memanfaatkan lumbung pangan untuk menabung hasil panen mereka, Perlindungan lahan pertanian pangan dan Melakukan pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

B.       Saran

Ketahanan pangan merupakan basis utama dalam wewujudkan ketahanan ekonomi, ketahanan nasional yang berkelanjutan.  Ketahanan pangan merupakan sinergi dan interaksi utama dari subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi, dimana dalam mencapai ketahanan pangan dapat dilakukan alternatif pilihan apakah swasembada atau kecukupan.  Dalam pencapaian swasembada perlu difokuskan pada terwujudnya ketahanan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

http://bkpp.jogjaprov.go.id/content/page/244/Bidang-Distribusi-Pangan

http://nugrohogalih.wordpress.com/2009/02/06/meningkatkan-ketahanan-pangan-indonesia-berbasis-sumber-daya-lokal/

http://www.dw.de/indeks-kelaparan-dunia-2011-terjadi-penyusutan/a-15455741

http://www.commongroundnews.org/article.php?id=24373&lan=ba&sp=0

http://pertanianluwu.blogspot.com/2012/10/indeks-kelaparan-global.html

http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2013/06/19/230-juta-penduduk-india-kelaparan-karena-kelebihan-pasokan-pangan-570176.html

http://erizco.wordpress.com/2010/04/17/dampak-lumpur-lapindo/

http://www.mgi.esdm.go.id/node/259

http://erizco.wordpress.com/2010/04/17/dampak-lumpur-lapindo

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/08/22/ketahanan-pangan-indonesia-583033.

htmhttp://mimbar.lppm.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/383#.UlIUnqM77v8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s